PILKADA SERENTAK; antara partisipasi dan mobilisasi

Sejarah Perjalanan bangsa Indonesia dalam membangun tatanan negara modern yang demokratis, telah dimulai sejak bangsa ini memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Hal ini dapat ditelusuri dari sumber-sumber sejarah yang mencatat tentang perihal politik hukum ketatanegaraan kita, yang telah dialami bangsa indonesia selama 3 era, yakni Orde lama, Orde baru, hingga era reformasi saat ini. Kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan pada setiap era selalu ada dan senantiasa menuntut perbaikan atasnya. Sampai pada era reformasi yang diyakini sebagai bentuk penyempurnaan atas kekurangan-kekurangan paling menonjol dari dua era sebelumnya yaitu adanya pengekangan atas kebebasan berdemokrasi setiap warganegara.

Saat ini, Indonesia sedang memasuki tahun-tahun politik, sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa agenda politik hukum yang akan kita hadapi secara berturut-turut pada tahun 2018 dan 2019. Antara lain pemilihan kepala daerah serentak dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2019. Tentu saja hal ini dapat berimplikasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap dinamika dan konstelasi politik Hukum pada level Nasional maupun lokal.

Adapun Pemilihan kepala daerah serentak yang diselenggarakan pada tahun 2018 tersebut diikuti oleh 569 pasangan calon dari 171 daerah, yang terdiri dari 17 Provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten di seluruh Indonesia. Tentu ini menjadi tonggak baru kebangkitan dan perubahan demokrasi kita ke arah yang lebih baik, Sekaligus sebagai penegasan atas komitmen Indonesia sebagai Negara Hukum yang Demokratis. Meskipun perubahan dan konsistensi terhadap komitmen tersebut belum menyentuh secara menyeluruh problem demokrasi dan demokratisasi yang dialami bangsa ini, dalam menciptakan tatanan Negara hukum yang adil dan demokratis.

Pilkada serentak ini bukanlah yang pertama diselenggarakan. Yang mana pada Tahun 2015 merupakan kali pertama diselenggarakannya pilkada serentak dalam cakupan nasional. Merujuk data Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari 269 daerah yang menggelar pilkada serentak pada tahun 2015 lalu, terdapat 827 pasangan calon yang bertarung atau rata-rata tiga pasangan calon di setiap daerah. Dari jumlah itu, sebanyak 690 pasangan calon maju dari jalur partai politik dan 137 pasang calon lainnya dari jalur perseorangan. Dibandingkan dengan Pilkada 2010, jumlah seluruh pasangan calon yang ikut pilkada itu jauh lebih rendah. Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pada Pilkada 2010 ada 1.083 pasangan calon bertarung di 244 daerah dengan rata-rata 4-5 pasang calon per daerah.

Sedangkan pada Tahun 2017, jumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada lebih sedikit dibandingkan 2015, hanya 101 daerah dengan jumlah pasangan calon kandidat sebanyak 310 pasangan atau rata-rata tiga pasangan calon di setiap daerah. Dari jumlah itu, sebanyak 242 pasangan calon maju diusung partai politik dan 68 pasangan calon dari jalur perseorangan.

Olehnya itu, pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2018 ini seharusnya sebagai bentuk penyempurnaan atas pilkada-pilkada sebelumnya. Yang pelaksanaannya berdasarkan asas demokratis, jujur, adil, transparan, bebas, dan rahasia dalam rangka menjamin keadilan bagi setiap warga negara dalam menyalurkan hak-hak demokratisnya. Suksesnya suatu proses demokrasi tidak hanya dilihat dari sisi kesuksesan secara formal prosedural semata tetapi juga harus dipastikan bahwa kesuksesan tersebut juga berdasarkan pada sisi substansial. Sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat secara sadar dan mandiri dalam meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi kita, efektifitas partai politik sebagai pilar demokasi, serta profesionalitas penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pemilihan secara adil dan bijaksana.

Pada hakikatnya, partisipasi masyarakat menjadi kunci penting dalam membentuk suatu tatanan Negara hukum yang demokratis. Partisipasi masyarakat secara sadar merupakan sesuatu yang teramat penting di tengah-tengah konfigurasi politik yang semakin menghangat di tahun-tahun ini. Tentu ini akan menjadi lebih baik ketika konfigurasi politik nasional maupun lokal tersebut, senantiasa berpijak pada konsolidasi politik yang rasional dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai keadilan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sesungguhnya, kesadaran partisipatif masyarakat pada prosesi pemilihan kepala daerah serentak ini menjadi parameter kemajuan sekaligus sebagai evaluasi berdemokrasi bangsa indonesia yang telah mencapai usia 20 tahun demokrasi, semenjak Indonesia memasuki era reformasi yang sekaligus menjadi pijakan dasar negara ini dalam membangun kehidupan bernegara yang lebih modern, adil, dan demokratis.

Salah satu Problem fundamental demokratisasi yang kita hadapi adalah kesadaran partisipatif masyarakat secara aktif di dalam proses demokratisasi itu sendiri masih cukup rendah. Pada umumnya, Masyarakat tidak memahami dengan baik sistem demokrasi yang kita anut dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Permasalahan yang lain adalah Praktek penyimpangan terhadap demokrasi yang ditunjukkan pada setiap prosesi penyelenggaraan pemilukada, antara lain: kecurangan, penggelembungan suara, money politik maupun tekanan-tekanan psikologis yang di hadapi masyarakat pada saat menyalurkan hak demokrasinya secara bebas, adil, dan bertanggungjawab. Konflik horizontal yang menyebabkan kerugian materil maupun non materil akibat perbedaan figur berdasarkan pada sentimen primordial, kelompok, suku, budaya, dan agama menambah persoalan demokrasi kita. Tentu hal ini berdampak pada Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu dan partai-partai politik serta kandidat yang diusungnya. Sekaligus sebagai penegasan atas kegagalan lembaga penyelenggara pemilu dan partai politik dalam membangun kultur dan pendidikan politik masyarakat yang berbasis pada kesadaran partisipatif.

Menjadi harapan semua orang, bahwa pilkada serentak 2018 ini dapat mengedukasi kita semua dalam membangun tatanan kehidupan bernegara yang adil dan demokratis. Setiap kepala daerah yang terpilih pada proses pilkada tersebut mampu menjalankan pemerintahan dengan baik, serta bersinergi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dan juga meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat secara otonom dalam pilkada guna terwujudnya demokrasi yang berkualitas.

Advertisements